PPKO KSI FP UNS 2026

Tim PPK Ormawa KSI FP UNS Perkuat Legalitas Usaha Kelompok MINA WIRADAYA melalui Sosialisasi dan Pendampingan Perizinan Usaha

    Menghasilkan produk olahan yang berkualitas saja belum cukup untuk mampu bersaing di pasaran. Legalitas usaha, keamanan pangan, hingga sertifikasi halal menjadi langkah penting agar produk memiliki nilai tambah sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Kelompok Studi Ilmiah (KSI) Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Perizinan Usaha untuk Kelembagaan MINA WIRADAYA sebagai bekal bagi masyarakat dalam mengembangkan produk olahan lele bioflok yang aman, legal, dan siap bersaing di pasar.

    Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (3/7/2026) di Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ini merupakan bagian dari Program PPK Ormawa yang didukung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Program dilaksanakan oleh Tim PPK Ormawa KSI FP UNS Tahun 2026 yang terdiri atas 15 mahasiswa tim pelaksana dan 7 volunteer, dipimpin oleh Habib Masruri dengan pendampingan Rakhma Melati Sujarwo, Ph.D.

    Melalui kegiatan ini, Tim PPK Ormawa KSI FP UNS mendampingi MINA WIRADAYA, kelompok kolaboratif yang menghubungkan Kelompok Mina Ampuh dan Tim Penggerak PKK Desa Wonorejo. Pendampingan dilakukan sebagai upaya mempersiapkan kelompok tersebut agar mampu mengembangkan usaha olahan lele bioflok yang tidak hanya memiliki kualitas produk yang baik, tetapi juga memenuhi aspek legalitas usaha sehingga lebih siap memasuki pasar.

    Sebanyak 37 peserta mengikuti kegiatan yang terdiri atas anggota Kelompok Mina Ampuh, TP PKK Desa Wonorejo, Tim PPK Ormawa KSI FP UNS Tahun 2026, volunteer, serta Tim Monitoring dan Evaluasi KSI FP UNS. Kegiatan juga dihadiri oleh Rakhma Melati Sujarwo, Ph.D. selaku Dosen Pendamping PPK Ormawa KSI FP UNS, Agus Widodo, S.Farm. dan Ike Megawati, A.Md. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Fitri Nurul Hidayah, S.Si. dan Afif Fikriandaru, S.Si. dari BPJPH Provinsi Jawa Tengah, Pendamping Jaminan Produk Halal Ahli Pertama Vicka Novi, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) UNS Michelia Putri Sebintang dan Safiyya Zul Maziyah, serta Ketua TP PKK Desa Wonorejo Hasna Alifa.

    Dalam sambutannya, Rakhma Melati Sujarwo, Ph.D. menyampaikan bahwa pengembangan usaha masyarakat tidak cukup hanya menghasilkan produk yang berkualitas. Legalitas usaha menjadi fondasi penting agar produk memperoleh kepercayaan konsumen, memiliki peluang pemasaran yang lebih luas, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendampingan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Tim PPK Ormawa KSI FP UNS.

    Sesi pertama menghadirkan Agus Widodo, S.Farm. dan Ike Megawati, A.Md. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang membawakan materi mengenai prosedur pengurusan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Materi ini menjadi bekal awal bagi peserta dalam memahami pentingnya legalitas usaha sebagai syarat agar produk olahan pangan dapat dipasarkan secara resmi dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

    Peserta memperoleh pemahaman mengenai persyaratan administrasi, tahapan pengajuan melalui sistem Online Single Submission (OSS), hingga pentingnya penerapan higiene, sanitasi, dan keamanan pangan selama proses produksi. Narasumber juga menjelaskan bahwa legalitas produk tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen pelaku usaha dalam menjamin mutu, kualitas, dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

    Selain itu, peserta juga diberikan gambaran mengenai tahapan yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan SPP-IRT, mulai dari kelengkapan dokumen, pemenuhan standar tempat produksi, hingga pentingnya menjaga konsistensi kualitas produk. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu mempersiapkan usaha secara lebih baik sehingga proses pengurusan legalitas dapat berjalan lebih efektif.

    Materi berikutnya disampaikan oleh Fitri Nurul Hidayah, S.Si. dan Afif Fikriandaru, S.Si. dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Tengah mengenai sertifikasi halal skema self declare. Materi ini memberikan wawasan kepada peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen sekaligus strategi untuk meningkatkan daya saing produk usaha mikro.

    Dalam sesi ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal, dokumen yang perlu dipersiapkan, hingga peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam mendampingi pelaku usaha selama proses sertifikasi berlangsung. Narasumber juga menjelaskan bahwa skema self declare memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh sertifikasi halal selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

    Selain aspek administratif, peserta diajak memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban dalam memenuhi regulasi, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dengan demikian, produk olahan lele bioflok yang dikembangkan oleh kelompok MINA WIRADAYA diharapkan memiliki peluang pasar yang lebih luas dan nilai jual yang semakin tinggi.

    Suasana kegiatan semakin hidup ketika memasuki sesi diskusi. Peserta aktif mengajukan berbagai pertanyaan mengenai urutan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), SPP-IRT, sertifikasi halal, hingga mekanisme legalitas bagi produk olahan yang memerlukan penyimpanan dalam kondisi beku. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya keinginan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga memenuhi seluruh aspek legalitas.

    Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, narasumber memberikan penjelasan mengenai tahapan pengurusan legalitas yang sesuai dengan karakteristik masing-masing produk. Peserta juga memperoleh pemahaman bahwa beberapa jenis produk memiliki persyaratan perizinan yang berbeda sehingga diperlukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Penjelasan tersebut membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan legalitas produk.

    Melalui diskusi yang berlangsung secara interaktif, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai proses pengurusan legalitas usaha. Sesi ini juga menjadi wadah konsultasi langsung antara masyarakat dan narasumber sehingga setiap peserta dapat menyampaikan kendala maupun rencana pengembangan usahanya. Diharapkan, pemahaman yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam proses pendampingan berikutnya hingga produk olahan lele bioflok benar-benar siap dipasarkan secara legal dan berdaya saing.

    Melalui kegiatan ini, Tim PPK Ormawa KSI FP UNS berharap kelompok MINA WIRADAYA semakin siap mengembangkan usaha olahan lele bioflok yang profesional, memiliki legalitas lengkap, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pendampingan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi akan terus berlanjut hingga proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), SPP-IRT, dan sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan kelembagaan usaha masyarakat.

    Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui peningkatan keterampilan produksi, tetapi juga melalui penguatan aspek administrasi, legalitas, dan tata kelola usaha. Dengan demikian, masyarakat memiliki bekal yang lebih lengkap untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah terhadap potensi lokal Desa Wonorejo.

    Program ini turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan kapasitas usaha mikro masyarakat, Poin 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui peningkatan daya saing produk berbasis legalitas, Poin 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui penerapan keamanan pangan dan sertifikasi halal, serta Poin 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kelembagaan MINA WIRADAYA.

    Sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan ini menjadi wujud komitmen mahasiswa KSI FP UNS dalam menghadirkan inovasi yang tidak hanya memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tetapi juga mendampingi proses pengembangan usaha agar mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

    Dengan mengusung tagline "Mengolah Potensi, Berdaya dengan Inovasi", PPKO KSI FP UNS 2026 berkomitmen menghadirkan inovasi yang mampu mengoptimalkan potensi lokal sekaligus memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Wonorejo.